Presiden Ingatkan Unjuk Rasa Jangan Diboncengi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan agar unjuk rasa memperingati Hari Anti-Korupsi se-Dunia pada 9 Desember 2009 jangan sampai diboncengi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menodai aksi tersebut.

Dalam pidato kenegaraan menjelang Hari Anti-Korupsi se-Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, Presiden menyerukan agar unjuk rasa dilakukan secara damai dan tertib.

"Saya mendukung setiap acara dan prakarsa untuk menggaungkan hari dan semangat antikorupsi tersebut. Kepada yang melakukan aksi-aksi unjuk rasa lakukanlah dengan damai dan tertib. Jangan beri ruang kepada pihak-pihak yang ingin membonceng dan menodai aksi antikorupsi yang memang sungguh mulai tersebut," katanya.

Kepala Negara menginginkan agar momentum peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia digunakan untuk menegakkan pilar baru, yaitu pemerintahan yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, dan akuntabel, serta kehidupan bersama yang lebih bersih dari semua bentuk korupsi.

Kepada semua penyelenggara negara di Indonesia, Presiden meminta agar mereka menyiapkan dan menyusun semua langkah, implementasi, dan evaluasi kebijakan dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan kepada seluruh rakyat Indonesia, Presiden mengundang partisipasi aktif mereka untuk memberantas korupsi di semua bidang.

"Saya meminta saudara untuk ikut menjaga wibawa pemerintah dengan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah di negeri ini di semua tingkatan dan wilayah," ujarnya.

Dalam pidatonya, Presiden kembali menyampaikan dukungannya untuk pengusutan tuntas kasus Bank Century. Kepala negara menyampaikan dukungan penyelesaian kasus itu baik melalui langkah politik hak angket di DPR maupun langkah hukum.

"Harus kita hormati sebagai upaya bersama untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

Presiden meminta semua pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebaiknya bekerja sama untuk memberikan penjelasan yang proporsional dan profesional.

Antara - Rabu, 9 Desember